Menjadi topik yang sangat kontroversial dan menyedot perhatian publik secara luas. RUU ini, dalam pandangan banyak pihak, dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Ketika rakyat memilih wakilnya, mereka berharap suara dan aspirasi mereka didengar dan diperjuangkan di parlemen. Namun, RUU ini justru menimbulkan kesan bahwa amanat tersebut telah diabaikan, seakan-akan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat tidak lagi dihargai. Keputusan yang terkesan memihak kepada kepentingan elit politik tertentu ini, tidak hanya mengkhianati rakyat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah.Akibat dari pengesahan RUU Pilkada ini, gelombang demonstrasi merebak hampir di seluruh wilayah Indonesia. Massa yang turun ke jalan bukanlah sekadar menyuarakan ketidakpuasan, tetapi mereka juga mengekspresikan kekecewaan yang mendalam. Kekecewaan ini disebabkan oleh kebijakan yang dirasa mengabaikan hak-hak rakyat dalam menentukan pemimpin mereka secara langsung. Demonstrasi yang awalnya damai sering kali berujung pada kerusuhan, mencerminkan betapa besar kemarahan rakyat terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan. Kerusuhan ini bukan sekadar tindakan anarkis, tetapi merupakan cerminan dari frustrasi yang telah memuncak karena suara rakyat yang diabaikan.Kita harus menyadari bahwa Indonesia dapat menghadapi ancaman besar jika wakil rakyat hanya berfokus pada pemenuhan ambisi politik segelintir penguasa. Demokrasi yang kita miliki adalah hasil dari perjuangan panjang, dan jika proses demokrasi ini diselewengkan untuk kepentingan tertentu, maka seluruh bangsa ini akan menanggung akibatnya. Negara yang dibangun atas dasar semangat kebersamaan dan keadilan sosial, akan runtuh jika pemimpinnya tidak lagi mendengarkan suara rakyatnya. Sejarah telah menunjukkan bahwa ketika penguasa hanya memikirkan kekuasaannya sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, maka kehancuran negara tersebut hanya tinggal menunggu waktu.
Perjuangan para bapak pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terasa semakin sia-sia ketika melihat arah kebijakan yang diambil saat ini. Para pendiri bangsa ini telah mengorbankan banyak hal untuk mendirikan negara yang merdeka, berdaulat, dan berkeadilan sosial. Namun, dengan adanya RUU Pilkada ini, seolah-olah pengorbanan mereka tidak dihargai. Demokrasi yang mereka perjuangkan dengan darah dan keringat kini terancam oleh keputusan yang lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kesejahteraan rakyat. Apakah ini balasan yang layak untuk para pendiri bangsa kita?Pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan adalah bagaimana NKRI bisa maju jika DPR, sebagai representasi rakyat, justru menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsinya. Kelemahan ini bukan hanya pada aspek intelektual, tetapi juga pada aspek moral dan etika. DPR seharusnya menjadi institusi yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi dan keadilan, bukan sekadar tempat untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu. Ketika DPR gagal dalam menjalankan perannya, maka kita semua harus mempertanyakan masa depan negara ini. Sebuah negara yang dibangun atas dasar keadilan dan demokrasi, tidak akan pernah bisa maju jika institusi-institusi kuncinya tidak berfungsi dengan baik.
Namun, di tengah semua kekacauan ini, ada satu hal yang harus kita syukuri: rakyat Indonesia semakin cerdas dan berani. Mereka tidak lagi mudah dibohongi oleh janji-janji kosong para politisi. Dengan akses informasi yang semakin luas dan kesadaran politik yang semakin meningkat, rakyat kini mampu menilai dan mempertanyakan setiap kebijakan yang dibuat oleh wakil-wakil mereka. Keberanian rakyat untuk bersuara, turun ke jalan, dan menuntut hak-hak mereka adalah tanda bahwa demokrasi di Indonesia masih hidup. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati negara ini terletak pada rakyatnya, bukan pada elit politik yang berkuasa.
Sebagai penutup, marilah kita merenungkan kembali peran kita masing-masing dalam menjaga keutuhan dan kemajuan NKRI. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus kembali kepada prinsip-prinsip dasar yang menjunjung tinggi keadilan, kesejahteraan, dan demokrasi. Mereka harus mengingat bahwa jabatan yang mereka pegang adalah amanah dari rakyat, dan amanah ini tidak boleh disia-siakan. Di sisi lain, rakyat juga harus terus aktif dan kritis dalam mengawasi kinerja para wakilnya. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa negara ini akan terus maju dan sejahtera, sebagaimana yang diimpikan oleh para pendiri bangsa kita.
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
Artinya: “Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan.”
[HR. Bukhari dan Muslim]
