Orang Sakit Tapi Miskin: Dimana Letak Keadilan Kita?
Halo sahabat Faar Syam dimanapun kalian berada.
Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan lahir dan batin, serta dilimpahkan rezeki yang halal dan berkah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang mungkin luput dari perhatian banyak pihak, namun dirasakan amat dalam oleh sebagian masyarakat kita: orang sakit tapi miskin.
Miskin Itu Tidak Ada dalam Islam?
Pernahkah kita merenung tentang makna “miskin”?
Seorang ustadz pernah berkata bahwa dalam Islam, tidak ada istilah "miskin" sebagaimana yang kita pahami dalam konteks modern. Dalam Al-Qur'an, yang sering disebutkan adalah kata “faqir” dan “ghani”, yang merujuk pada orang yang membutuhkan dan orang yang cukup.
Miskin, menurut pandangan beliau, adalah mereka yang tidak pernah merasa cukup. Orang yang selalu merasa kurang, tidak pernah bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT, itulah yang sejatinya miskin. Maka dari itu, kekayaan bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi bagaimana kita melihat dan menyikapi apa yang telah kita miliki.
Namun, bagaimana dengan mereka yang secara nyata tidak mampu membayar biaya rumah sakit? Yang bahkan untuk sekedar membeli obat penurun panas saja harus berpikir dua kali karena tidak ada uang? Apakah mereka tidak disebut miskin?
Ketika Sakit Menjadi Kemewahan
Mari kita tarik ke realita.
Di Indonesia, khususnya di daerah pelosok atau pinggiran kota, masih banyak masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Mereka bekerja keras siang malam, tetapi penghasilan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Ketika anggota keluarga jatuh sakit, itu adalah bencana kedua setelah penyakit itu sendiri.
Untungnya, pemerintah Indonesia telah menciptakan sistem jaminan kesehatan bernama BPJS Kesehatan, dan bagi warga tidak mampu tersedia pula program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang iurannya ditanggung oleh negara, baik melalui APBN maupun APBD.
Namun, realitanya tidak sesederhana itu.
Masalah di Lapangan: Tidak Semua Miskin Terdata
Salah satu masalah utama adalah tidak semua orang miskin terdata dengan baik.
Untuk bisa mendapatkan bantuan iuran BPJS/KIS dari pemerintah daerah, masyarakat harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tapi sayangnya, pendataan ini kerap tidak akurat, tidak adil, dan bahkan rawan manipulasi.
Ada masyarakat yang benar-benar miskin namun tidak masuk DTKS karena minimnya informasi, keterbatasan akses, atau bahkan karena tidak “kenal orang dalam”. Di sisi lain, tidak jarang ditemukan orang yang secara ekonomi mampu tapi justru mendapatkan bantuan, karena mereka tahu cara “bermain” dalam sistem.
Akibatnya, masyarakat miskin yang tidak terdaftar di DTKS tidak bisa mendapatkan BPJS gratis, dan mereka takut untuk berobat karena khawatir akan dibebani tagihan besar di akhir.
Takut Berobat Karena Takut Tagihan
Bukan rahasia lagi, banyak warga miskin yang memilih menahan sakit di rumah daripada pergi ke fasilitas kesehatan. Mereka takut akan biaya pengobatan yang tinggi. Bahkan untuk sekadar konsultasi dokter dan membeli obat generik pun dirasa berat jika tidak ditanggung BPJS.
Kondisi ini membuat angka keterlambatan penanganan penyakit meningkat, dan penyakit yang seharusnya bisa disembuhkan dengan cepat justru menjadi kronis. Mereka menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Pertanyaan Kritis: Dimana Pemerintah Desa?
Pertanyaan mendasar adalah:
Apakah kantor desa atau kelurahan masih memberikan layanan bantuan pengurusan BPJS/KIS gratis dari Pemda?
Dulu, banyak masyarakat terbantu dengan adanya petugas desa yang aktif membantu warga untuk mengurus BPJS gratis. Tapi sekarang, banyak desa yang pasif, menunggu masyarakat datang meminta tolong, dan kadang masyarakat tidak tahu bahwa layanan itu masih tersedia.
Haruskah masyarakat miskin memohon-mohon agar bisa mendapatkan hak kesehatannya? Bukankah sudah tugas pemerintah untuk proaktif dan jemput bola, memastikan bahwa semua warganya yang membutuhkan terdata dengan benar dan mendapat perlindungan?
Solusi Inovatif: Digitalisasi dan Edukasi
Sebagai bangsa yang sedang bergerak ke era digital, sudah seharusnya sistem pendataan dan layanan sosial juga mengikuti perkembangan zaman.
Beberapa solusi yang bisa dilakukan:
- Digitalisasi DTKS berbasis real-time dan transparan. Gunakan aplikasi berbasis Android yang bisa diakses warga untuk mengecek apakah mereka masuk dalam DTKS atau belum.
- Proaktif jemput bola. Lurah, RT, RW, kader PKK dan Karang Taruna harus dilibatkan aktif untuk mendata ulang masyarakat setiap 6 bulan sekali.
- Edukasi dan sosialisasi. Banyak warga yang tidak tahu haknya karena kurangnya informasi. Pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi melalui media sosial, masjid, posyandu, dan pengajian.
- Layanan hotline desa. Setiap desa/kelurahan wajib memiliki nomor layanan pengaduan yang bisa dihubungi kapan saja.
Kesimpulan: Sehat Itu Hak, Bukan Privilege
Kesehatan adalah hak dasar manusia, bukan hak istimewa bagi yang mampu. Dalam UUD 1945 Pasal 28H, telah jelas disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Maka, negara—melalui pemerintah daerah dan pusat—harus memastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang terpinggirkan dari sistem jaminan kesehatan hanya karena masalah administrasi atau data.
Orang miskin yang sakit bukan hanya butuh obat, mereka butuh keadilan. Mereka butuh sistem yang benar-benar hadir, bukan sekadar slogan.
Penutup
Sahabat Faar Syam, mari kita menjadi bagian dari solusi. Jika kita memiliki informasi atau akses, bagikan kepada mereka yang belum tahu.
Jika kita berada dalam posisi strategis, dorong perubahan dari dalam.
Dan jika kita hanya rakyat biasa, mari kita bersuara, karena kadang suara kecil yang konsisten bisa mengguncang tembok birokrasi yang tebal.
Allahu A’lam bishawab.
Semoga kita semua diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan kekuatan untuk terus peduli terhadap sesama.
Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.
#BPJSGratis #OrangMiskinSakit #KesehatanUntukSemua #KeadilanSosial #BantuanPemda #KISGratis #HakKesehatan #DTKS #MasyarakatMiskin #InspirasiFaarSyam
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
Artinya: “Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan.”
[HR. Bukhari dan Muslim]