Raja Ampat adalah salah satu kawasan paling kaya biodiversitas laut di dunia. Namanya identik dengan keindahan alam, lautan biru jernih, gugusan pulau tropis, dan terumbu karang yang tak tertandingi. Namun dalam beberapa waktu terakhir, wajah lain dari Raja Ampat mulai muncul: wilayah yang menjadi incaran industri tambang nikel.
Pemerintah Indonesia memberikan izin usaha pertambangan kepada empat perusahaan untuk mengeksplorasi dan menambang nikel di sejumlah pulau kecil di wilayah Raja Ampat. Perusahaan-perusahaan ini meliputi PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Aktivitas mereka menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan pelaku pariwisata lokal.
Pulau-pulau tempat perusahaan tersebut beroperasi termasuk dalam kawasan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aktivitas industri berskala besar seperti tambang dinilai melanggar prinsip perlindungan ekologis. Kerusakan hutan, sedimentasi laut, hingga potensi pencemaran lingkungan menjadi dampak yang tidak bisa diabaikan. Beberapa laporan bahkan menyebutkan lebih dari 500 hektar hutan telah dibabat di wilayah tersebut untuk membuka jalan bagi tambang.
Respon masyarakat muncul dalam berbagai bentuk: protes terbuka, kampanye media sosial, hingga pelaporan kepada kementerian terkait. Tekanan publik ini tidak sia-sia. Pemerintah akhirnya mencabut izin keempat perusahaan tersebut pada pertengahan tahun 2025. Proses pencabutan dilakukan setelah dilakukan verifikasi lapangan dan ditemukan pelanggaran administratif serta kekhawatiran dampak ekologis jangka panjang.
Namun pencabutan ini tidak berlaku untuk semua. PT Gag Nikel, anak perusahaan dari BUMN Antam, tetap diberi izin beroperasi karena secara geografis berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Meskipun demikian, pemerintah sempat menghentikan sementara operasional perusahaan tersebut untuk melakukan evaluasi. Keputusan ini menimbulkan perdebatan baru, sebab meski secara hukum lokasinya tidak berada dalam kawasan yang dilindungi, dampaknya tetap dapat merambat ke ekosistem sekitarnya.
Isu tambang nikel di Raja Ampat bukan hanya soal izin dan batas administratif. Ini soal prioritas pembangunan yang menentukan arah masa depan kawasan tersebut. Di satu sisi, nikel adalah komoditas strategis dalam transisi energi global menuju kendaraan listrik. Di sisi lain, Raja Ampat adalah aset ekologis yang tidak tergantikan, yang memberi nilai ekonomi jangka panjang melalui pariwisata berkelanjutan dan warisan budaya masyarakat adat.
Kebijakan pemerintah dalam kasus ini menunjukkan adanya upaya untuk merespons suara masyarakat dan menjaga keberlanjutan. Namun langkah-langkah tersebut harus dikawal bersama. Pengawasan terhadap sisa izin tambang, reklamasi wilayah rusak, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat harus terus diperkuat.
Raja Ampat tidak bisa lagi dipandang semata sebagai cadangan mineral. Ia adalah representasi dari kompleksitas antara pembangunan dan konservasi, antara investasi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Pilihan yang diambil hari ini akan menentukan apakah Raja Ampat tetap menjadi surga yang nyata, atau hanya tinggal kenangan di dalam foto.
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
Artinya: “Sesungguhnya segala amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan.”
[HR. Bukhari dan Muslim]
