BBM & LPG 3KG LANGKA | ANTRIAN 1KM TERCIPTA DI MAKASSAR

PALESTINA

Peduli Kemanusiaan di Palestina We Stand With Palestina

Mari menjaga kepedulian terhadap kehidupan, keselamatan, dan kemanusiaan masyarakat sipil yang terdampak konflik.

FAARSYAM

BBM dan LPG 3 Kg Sama-Sama Sulit di Makassar | Efek Perang Iran, Kebijakan Pemerintah, atau Distribusi yang Bermasalah?

Ketika pemerintah mengatakan stok aman, tetapi rakyat masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM dan berkeliling mencari LPG 3 kg, maka yang perlu dicari bukan hanya berapa banyak stok yang tersedia, tetapi ke mana stok itu mengalir dan siapa yang benar-benar mendapatkannya.

Ada pemandangan yang belakangan semakin mudah ditemukan di Makassar. Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU. Ada yang datang sejak pagi, ada yang mencari dari satu SPBU ke SPBU lainnya, bahkan ada masyarakat yang akhirnya memilih BBM nonsubsidi karena BBM bersubsidi sulit ditemukan.

Pada saat yang hampir bersamaan, masyarakat juga mengeluhkan LPG 3 kg.

Bagi masyarakat biasa, persoalannya sederhana. Kendaraan membutuhkan BBM. Rumah membutuhkan LPG. Ketika dua kebutuhan dasar itu mulai sulit diperoleh, yang muncul bukan lagi sekadar ketidaknyamanan.

Yang muncul adalah kecemasan.

Dan kecemasan masyarakat terhadap energi sangat mudah berubah menjadi kepanikan.

Namun di tengah kondisi tersebut, pemerintah dan Pertamina menyampaikan bahwa stok BBM dan LPG di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, masih tersedia.

Di sinilah pertanyaan besar dimulai.

Kalau stok aman, mengapa antrean begitu panjang?

Kalau pasokan tidak terputus, mengapa masyarakat harus mencari dari satu SPBU ke SPBU lainnya?

Dan kalau LPG 3 kg tersedia, mengapa masih ada warga yang kesulitan mendapatkannya?

Menurut saya, kita tidak boleh terburu-buru menunjuk satu penyebab.

Tidak tepat kalau seluruh persoalan ini langsung dituduhkan sebagai akibat perang Iran. Tetapi juga tidak masuk akal apabila kita mengatakan bahwa gejolak energi global sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan kondisi Indonesia.

Masalah ini jauh lebih kompleks.

Dunia Sedang Mengalami Tekanan Energi

Kita tidak boleh mengabaikan apa yang sedang terjadi di Timur Tengah.

Konflik Iran dan Amerika Serikat serta eskalasi di kawasan telah memberikan tekanan besar terhadap jalur energi dunia. Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia, mengalami gangguan serius.

Pada 10 September 2026, harga minyak Brent kembali menembus sekitar US$105 per barel setelah serangkaian serangan terhadap kapal dan meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk. Lalu lintas kapal melalui Hormuz juga turun drastis.

Ini bukan persoalan kecil.

Minyak adalah darah bagi perekonomian modern.

Ketika harga minyak naik, yang terdampak bukan hanya harga bensin di pompa.

Biaya transportasi naik.

Biaya logistik naik.

Biaya produksi naik.

Biaya distribusi naik.

Pada akhirnya, harga barang yang dibeli masyarakat juga dapat ikut terpengaruh.

Karena itu perang di Timur Tengah yang terlihat jauh dari Makassar sebenarnya dapat memiliki efek berantai sampai ke jalan-jalan kota kita.

Tetapi apakah itu berarti antrean BBM Makassar disebabkan oleh Iran?

Belum tentu.

Justru di sinilah kita harus berhati-hati.

Iran Adalah Tekanan dari Luar, Tetapi Masalah Makassar Ada di Dalam Sistem Kita

Menurut saya, perang Iran lebih tepat disebut sebagai faktor tekanan eksternal, bukan satu-satunya penyebab antrean.

Sementara persoalan yang membuat masyarakat harus mengantre di SPBU harus dilihat dari persoalan domestik.

Pertamina sendiri memberikan beberapa penjelasan.

Kebutuhan solar di Sulawesi Selatan meningkat sekitar 10–15 persen pada periode Juni sampai Agustus 2026. Peningkatan tersebut dikaitkan dengan aktivitas logistik, pariwisata, pelebaran disparitas harga dan indikasi aktivitas pelangsiran.

Kemudian pada awal September terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang memperlebar disparitas harga. Setelah itu antrean solar di sejumlah SPBU semakin terlihat.

Dalam dua sampai tiga hari terakhir, antrean Pertalite juga ikut membesar.

Artinya, masalah ini sudah berlangsung sebelum antrean Pertalite meledak beberapa hari terakhir.

Bahkan Pertamina menyebut antrean panjang telah berlangsung sekitar dua bulan.

Ini informasi yang sangat penting.

Sebab kalau persoalannya sudah berlangsung selama dua bulan, kita tidak boleh menjelaskan semuanya hanya dengan fenomena yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Ada persoalan struktural yang harus dibedah.

Lalu Mengapa Masyarakat Tetap Mengalami Kelangkaan?

Di sinilah perbedaan antara stok tersedia dan stok mudah diakses masyarakat menjadi sangat penting.

Bayangkan sebuah gudang memiliki persediaan 100 ribu liter BBM.

Secara administrasi, kita bisa mengatakan stok tersedia.

Tetapi jika pengiriman ke SPBU tertentu terlambat, distribusinya tidak merata, permintaan di wilayah itu melonjak, atau sebagian penyaluran tidak tepat sasaran, masyarakat tetap akan merasakan kelangkaan.

Dengan kata lain:

Stok aman tidak otomatis berarti akses masyarakat aman.

Ini bukan tuduhan kepada Pertamina.

Ini justru pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh sistem distribusi.

Karena masyarakat tidak membeli BBM dari laporan stok.

Masyarakat membeli BBM dari SPBU.

Masyarakat tidak memasak menggunakan laporan bahwa LPG tersedia di tingkat regional.

Masyarakat memasak menggunakan tabung LPG yang berhasil mereka dapatkan di pangkalan atau pengecer.

Maka ukuran keberhasilan sesungguhnya bukan hanya berapa stok yang tersedia di atas kertas.

Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat dapat memperolehnya secara wajar.

Ada Faktor Panic Buying

Pemerintah juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

Menurut saya, imbauan tersebut masuk akal.

Ketika satu orang mendengar BBM akan sulit, ia membeli lebih banyak.

Orang kedua melihat antrean dan ikut mengisi sebelum tangkinya kosong.

Orang ketiga mendengar harga akan naik dan memilih membeli LPG lebih dahulu.

Akhirnya terbentuk lingkaran kepanikan.

Isu kelangkaan melahirkan pembelian berlebihan. Pembelian berlebihan mempercepat habisnya stok di SPBU. Stok yang lebih cepat habis menciptakan antrean. Antrean kemudian menjadi bukti baru bahwa BBM memang langka.

Begitu seterusnya.

Pertamina menyebut mereka menemukan adanya informasi yang tidak benar mengenai rencana kenaikan harga BBM dan LPG. Gubernur Sulsel juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying.

Masyarakat memang harus bijaksana.

Tetapi pemerintah juga mempunyai pekerjaan yang sama pentingnya.

Memberikan informasi yang cepat, jelas, terbuka dan konsisten.

Sebab ruang informasi yang kosong akan selalu diisi oleh rumor.

Tetapi Jangan Semua Kesalahan Dilempar kepada Masyarakat

Di sisi lain, saya juga kurang setuju jika seluruh persoalan antrean kemudian disederhanakan menjadi kesalahan masyarakat karena panic buying.

Mengapa?

Karena ada fakta lain yang jauh lebih serius.

Pertamina telah memblokir 6.023 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan transaksi BBM bersubsidi tidak sesuai ketentuan.

Selain itu, sebanyak 63 SPBU di Sulawesi Selatan dikenai sanksi skorsing selama dua sampai empat pekan karena pelanggaran.

Angka ini tidak boleh dilewatkan begitu saja.

6.023 kendaraan bukan angka kecil.

63 SPBU juga bukan angka yang bisa dianggap sepele.

Memang kita tidak boleh langsung menyimpulkan seluruh pelanggaran tersebut sebagai penyebab antrean saat ini.

Namun angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan penyaluran BBM bersubsidi memang nyata dan perlu pengawasan serius.

Kalau subsidi disediakan negara untuk rakyat yang berhak, maka setiap liter yang keluar dari sistem secara tidak semestinya pada akhirnya berpotensi mengurangi kesempatan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bagaimana dengan LPG 3 Kg?

Di sinilah persoalannya menjadi semakin menarik.

Kalau hanya BBM yang mengalami antrean, kita mungkin bisa berbicara mengenai lonjakan kebutuhan transportasi.

Tetapi ketika LPG 3 kg juga mengalami persoalan, kita sedang berbicara tentang sistem distribusi energi bersubsidi yang lebih luas.

Pertamina sendiri mengatakan penyaluran LPG 3 kg akan diperkuat di wilayah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Bahkan pada langkah mitigasi terbaru, penguatan penyaluran LPG 3 kg disebut mencapai 130 persen.

Ini langkah yang patut diapresiasi.

Tetapi sekali lagi, masyarakat perlu melihat hasilnya di lapangan.

Apakah tabung benar-benar tersedia?

Apakah pangkalan mendapatkan pasokan sesuai kebutuhan?

Apakah masyarakat yang berhak mendapatkan LPG subsidi dapat membeli sesuai harga yang semestinya?

Dan yang paling penting, apakah LPG bersubsidi benar-benar digunakan oleh kelompok yang menjadi sasaran subsidi?

Pertamina juga menyoroti adanya penggunaan LPG 3 kg bersubsidi untuk kebutuhan di luar sasaran, termasuk kegiatan pengairan pertanian.

Kalau subsidi salah sasaran, rakyat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat akhirnya menjadi pihak yang paling dirugikan.

Apakah Pemerintah Sedang Mengurangi Subsidi?

Pertanyaan ini juga perlu ditempatkan secara hati-hati.

Ada pembahasan mengenai penyesuaian anggaran subsidi energi dan volume LPG 3 kg untuk tahun anggaran berikutnya.

Tetapi kita tidak boleh mencampuradukkan kebijakan anggaran 2027 dengan antrean yang terjadi pada September 2026.

Belum ada dasar yang cukup untuk mengatakan:

“Antrean Makassar terjadi karena pemerintah memangkas subsidi.”

Itu kesimpulan yang terlalu jauh.

Namun pemerintah memang menghadapi tekanan fiskal ketika harga minyak dunia naik.

Jika harga minyak global terus tinggi akibat perang dan gangguan jalur perdagangan, negara membutuhkan biaya lebih besar untuk menjaga stabilitas energi.

Di sinilah pemerintah menghadapi dilema.

Harga energi dunia naik.

Masyarakat ingin harga tetap terjangkau.

Anggaran negara terbatas.

Subsidi harus tepat sasaran.

Dan pada saat yang sama distribusi harus tetap lancar.

Jadi kebijakan pemerintah bukan penyebab yang bisa langsung kita tunjuk sebagai sumber antrean saat ini, tetapi kebijakan energi pemerintah akan sangat menentukan apakah persoalan ini dapat dikendalikan atau justru berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Pemerintah Sekarang Sudah Bergerak

Ini juga harus kita akui.

Pemprov Sulsel telah membentuk Satgas untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kg.

Pertamina juga sudah melakukan beberapa langkah.

Alokasi BBM ditambah sekitar 10–15 persen di wilayah yang membutuhkan.

Penyaluran LPG 3 kg diperkuat.

Antrean diatur dengan sistem marshalling.

16 SPBU di Makassar akan ditambah jam operasional menjadi 24 jam.

Dengan 11 SPBU yang sebelumnya sudah beroperasi 24 jam, totalnya menjadi 25 SPBU yang melayani sepanjang hari.

Ini langkah konkret.

Dan sekarang masyarakat harus memberikan kesempatan kepada langkah tersebut untuk bekerja.

Namun pemerintah juga harus memasang batas waktu evaluasi.

Jangan sampai rakyat terus mengantre sementara setiap hari hanya mendengar kalimat:

“Stok aman.”

Kalau stok aman tetapi antrean tetap mengular selama berminggu-minggu, maka evaluasinya harus naik satu tingkat.

Bukan lagi sekadar:

“Apakah stok tersedia?”

Melainkan:

“Mengapa stok yang tersedia tidak sampai kepada masyarakat secara lancar?”

Berapa Lama Persoalan Ini Akan Berlangsung?

Saya tidak ingin memberikan kepastian palsu.

Namun berdasarkan langkah mitigasi yang sudah diumumkan Pertamina, antrean ekstrem seharusnya mulai menunjukkan perbaikan dalam beberapa hari hingga dua minggu apabila akar masalah utamanya berada pada distribusi, lonjakan permintaan dan panic buying.

Pertamina sudah menambah alokasi, memperkuat LPG dan memperpanjang jam operasional SPBU.

Tetapi persoalan energi global berbeda.

Konflik Iran masih memberikan tekanan terhadap minyak dunia. Pada 10 September, Brent kembali berada di atas US$105 per barel dan lalu lintas kapal di Hormuz mengalami penurunan tajam.

Karena itu saya membedakan dua persoalan.

Antrean Makassar dapat membaik dalam hitungan hari atau beberapa minggu.

Tetapi tekanan energi global bisa berlangsung jauh lebih lama jika perang dan gangguan jalur minyak terus terjadi.

Dan kalau setelah satu atau dua minggu antrean masih sama parahnya, pemerintah harus membuka data lebih dalam.

Rakyat Tidak Membutuhkan Kepanikan, Rakyat Membutuhkan Kepastian

Menurut saya, ini inti persoalannya.

Masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang ikut panik.

Masyarakat juga tidak membutuhkan media yang membuat kepanikan semakin besar.

Yang dibutuhkan adalah kepastian.

Berapa stok yang tersedia?

Berapa kebutuhan harian?

Berapa tambahan pasokan?

SPBU mana yang mendapatkan tambahan?

Berapa LPG 3 kg yang masuk?

Berapa yang keluar?

Berapa jumlah penerima?

Berapa pelanggaran yang ditemukan?

Dan apa tindakan terhadap pelanggaran tersebut?

Keterbukaan seperti itu justru dapat mematikan ruang bagi rumor.

Karena kalau masyarakat mendapatkan data yang jelas, mereka tidak perlu percaya pada pesan berantai yang mengatakan BBM akan naik besok atau LPG akan habis minggu depan.

Jangan Sampai Rakyat Membayar Harga dari Masalah yang Tidak Mereka Buat

Ada satu kelompok yang paling rentan dalam situasi seperti ini.

Pedagang kecil.

Pengemudi ojek.

Angkutan umum.

Nelayan.

Petani.

Pelaku UMKM.

Pekerja harian.

Mereka tidak memiliki banyak pilihan.

Ketika harus mengantre BBM selama berjam-jam, mereka kehilangan waktu kerja.

Ketika harga LPG naik, biaya produksi ikut naik.

Ketika transportasi terganggu, harga barang ikut terdorong.

Pada akhirnya, tekanan energi tidak berhenti di SPBU atau pangkalan LPG.

Ia masuk ke dapur masyarakat.

Masuk ke ongkos perjalanan.

Masuk ke harga makanan.

Masuk ke harga barang.

Dan akhirnya masuk ke kehidupan ekonomi keluarga.

Itulah mengapa persoalan BBM dan LPG tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis Pertamina semata.

Ini adalah persoalan ekonomi rakyat.

Kesimpulan Faarsyam

Kalau kita ingin mencari satu kambing hitam, kita akan mudah mengatakan:

Ini karena Iran.

Atau:

Ini karena pemerintah.

Atau:

Ini karena masyarakat panic buying.

Tetapi realitasnya jauh lebih rumit.

Perang Iran dan gangguan Hormuz memberikan tekanan eksternal terhadap pasar energi dunia.

Lonjakan kebutuhan logistik dan pariwisata meningkatkan konsumsi.

Disparitas harga membuat BBM bersubsidi semakin menarik.

Pelanggaran distribusi menunjukkan bahwa pengawasan masih memiliki pekerjaan besar.

Panic buying memperparah antrean.

Dan distribusi lokal menentukan apakah stok yang tersedia benar-benar sampai kepada masyarakat.

Semua faktor tersebut bisa bertemu dalam satu titik.

SPBU.

Maka saya tidak ingin buru-buru mengatakan bahwa Makassar sedang mengalami krisis BBM.

Tetapi saya juga tidak ingin menganggap antrean berjam-jam sebagai sesuatu yang normal.

Karena jika stok memang aman, maka tugas pemerintah sekarang bukan sekadar meyakinkan masyarakat bahwa stok tersedia.

Tugas pemerintah adalah membuktikan bahwa stok tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat dengan cara yang tertib, tepat sasaran dan mudah diakses.

Dan kepada Pertamina, satu hal yang perlu kita sampaikan secara jujur.

Penambahan pasokan, penambahan jam operasional, penguatan LPG dan pemblokiran kendaraan yang melakukan transaksi anomali adalah langkah yang baik.

Tetapi masyarakat akan menilai bukan dari jumlah kebijakan yang diumumkan.

Masyarakat akan menilainya dari satu hal yang sederhana.

Apakah besok mereka masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM?

Karena bagi rakyat, stok aman bukan angka di laporan. Stok aman adalah ketika kendaraan bisa mengisi BBM tanpa harus kehilangan setengah hari di jalan.

Dan bagi keluarga kecil, LPG 3 kg tersedia bukan ketika Pertamina mengatakan barangnya ada, tetapi ketika seorang ibu bisa mendapatkan gas untuk memasak dengan harga yang wajar tanpa harus berkeliling mencari.

Inilah ujian sesungguhnya bagi pemerintah, Pertamina dan Satgas yang baru dibentuk.

Bukan sekadar menjaga agar tidak terjadi kepanikan.

Tetapi memastikan bahwa rakyat tidak punya alasan untuk panik.

Dan bila dalam beberapa hari ke depan antrean mulai menghilang, kita patut mengapresiasi langkah cepat pemerintah.

Tetapi apabila satu sampai dua minggu berlalu dan antrean tetap mengular, maka waktunya bukan lagi memberikan imbauan agar rakyat bersabar.

Waktunya membuka data.

Karena rakyat berhak tahu: masalahnya sebenarnya ada di stok, di permintaan, di distribusi, di pengawasan, atau ada kebocoran dalam sistem subsidi yang selama ini kita bayar bersama melalui uang negara.

Pada akhirnya, subsidi bukan milik pemerintah.

Subsidi adalah uang rakyat yang dikembalikan dalam bentuk perlindungan.

Dan kalau perlindungan itu tidak sampai kepada rakyat yang berhak, maka yang harus diperbaiki bukan kesabaran rakyat.

Sistemnya!

STOP

KEBAKARAN

Cegah Karhutla — Lindungi Hutan & Lahan PEDULI HUTAN

Waspada musim kemarau, cegah api sejak dini demi udara bersih dan masa depan bumi!

FAARSYAM

📝 Artikel Terkait

Opini

🔄 Sedang memuat...